Naik Gaji

Terima kasih telah datang
Bisa pemrograman robot?
Tidak
Bisa ngitung arus dan tegangan?
Tidak tahu pak
Bisa menggambar teknik?
Tidak bisa pak
Bisa ngelas, nyambung listrik, nyolder?
Engg ...
Bisa MS Word?
Tidak
MS Excel?
tidak
trus isamu ki opo?
Saya bisa kerja pak. Suruh saya apa saja nanti saya sambil belajar.
Gajinya UMK kan pak.

"Mas Mandor, gimana nih?"

Dengan tenang saya jawab begini "Kami akan memberimu uang jalan selama 1 bulan di awal bulan. Jadilah sales produk perusahaan kami. Jika kamu mencapai target penjualan, maka bonus batas target itu adalah UMK bagimu. Bahkan kami akan membayarmu 35 juta per bulan asalkan kamu memastikan penjualan perusahaan ini 90 milyar per bulan. Ingat, jika dalam 1 bulan masa percobaan gagal, bulan berikutnya tidak usah balik lagi ke sini."


Mekanisme gaji yang diberikan adalah berdasarkan kontrak yang dilakukan di awal penerimaan. pastinya akan ada tawar menawar antara calon karyawan dan perusahaan. Jika calon karyawan tidak setuju dengan gaji yang diajukan oleh perusahaan, calon karyawan berhak untuk bilang tidak dan perusahaan tidak bisa memaksa calon karyawan untuk bekerja di tempatnya. Jika calon karyawan setuju dan sepakat pada gaji yang ditawarkan maka calon karyawan menanda-tangani kontrak bersedia bekerja sesuai dengan deskripsi yang tertera.
Masalah besaran gaji memang sudah diselesaikan di awal, namun beberapa ganjalan masih menunggu di bulan-bulan berikutnya. Kenaikan inflasi per tahun, THR dan bonus serta pendapatan-pendapatan normatif lainnya tidak disebutkan. Inilah yang menjadi perdebatan setiap tahun. Perihal pendapatan normatif ini menjadi polemik, ada keuntungan dan kerugian masing-masing pihak ketika ditetapkan dalam klausul perjanjian kontrak. Misal : Gaji akan naik 10% per tahun dalam kondisi apapun, THR diberikan 1x gaji, bonus tahunan diberikan 1x gaji. Bagi perusahaan, jika pasar bagus maka angka itu menguntungkan, jika pasar sedang lesu maka angka tersebut sangat merugikan. Bagi karyawan juga dilema, jika inflasi normal maka aman, jika inflasi di atas normal ya kalang kabut.

Negara ini punya sistem UMK/UMR yang mengikat seluruh perusahaan. UMK/UMR ini untuk menjaga rakyat agar hidup bermartabat sebagai karyawan. Sistem UMR mengharuskan perusahaan membayar gaji minimal, agar rakyat bisa bekerja dengan tenang dan tidak masuk dalam kategori miskin menurut pemerintah. Pemerintah tidak ingin rakyatnya miskin, orang sudah bekerja namun hidupnya masih tidak layak.

Nah, masyarakat kita ini memang unik. Masing-masing pihak merasa bisa menentukan KHL sendiri menurut kebutuhan hidup masing-masing. Perusahaan menentukan hitungannya sendiri, pemerintah memberikan hasil surveynya, dan karyawan sendiri juga punya itung-itungan. Ketika masing-masing mengeluarkan angka di hadapan forum, tidak ada sedikitpun rasa percaya terhadap hasil hitungan yang didapat.

Perusahaan tetap akan realistis. Perusahaan akan mencari profit dengan angka yang sudah ditentukan misalnya 20%, 30% atau 40% tergantung masing-masing perusahaan, jika masih impas atau malah rugi maka lebih baik ditutup saja perusahaannya. Penentuan kenaikan gaji karyawan yang tidak disebutkan di dalam kontrak kerja akan diperhitungkan berdasarkan nilai ekonomi dan kondisi pasar. Namun tetap memperhatikan pemerintah sebagai rekan diskusi tentang angka kelayakan dan kriterianya.

Pemerintah menetapkan item-item Komponen standar Kebutuhan Hidup Layak pada UU No. 13 tahun 2003. Pembahasan lebih mendalam tertuang dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 17 tahun 2005. Pemerintah bekerja sama dengan lembaga survey dan akademisi melakukan survey berdasarkan item-item yang sudah ada. Dengan hasil survey yang dimiliki di daerah masing-masing juga merupakan data valid untuk menetapkan besaran angka gaji yang menjadi patokan kelayakan hidup.

Sedangkan karyawan juga memiliki dasar perhitungan sendiri tentang kehidupan yang layak menurut mereka. Nah ini yang masih tidak jelas bagaimana menghitungnya. Karyawan tidak bisa menyediakan data secara ilmiah tentang kelayakan hidup. Maka yang muncul adalah kriteria dari masing-masing kepala, dengan angka-angka yang dihitung sendiri. Beberapa berita yang lucu mengenai KHL ini juga kerap muncul.

"Motor ninja yang dipakai demo kemarin itu masih nyicil, oleh karena itu kami menuntut kenaikan gaji segini untuk membayar cicilan"
"Nasi soto 12rb dikali 3 dikali 30 hari."
"karyawan minta Pijat masuk komponen KHL, Karyawan juga capek setelah kerja butuh dipijat."

Serangkaian argumen pun juga muncul. "Singapura saja rata-rata gajinya 13juta, Malaysia? Brunei Darussalam? Kita kalah, kita lebih rendah."

Jika perhitungan KHL versi karyawan langsung diajukan kepada perusahaan, maka yang ada adalah tindakan. Perusahaan akan menyodorkan kontrak kerja yang telah ditandatangani di awal masuk kerja. Jika tidak suka dengan gaji yang diterima maka keputusannya sudah jelas, silakan mengundurkan diri dan cari perusahaan yang membayar sesuai permintaan. Artinya, karyawan sangat lemah posisinya di depan perusahaan.

Yang bisa melakukan tekanan terhadap perusahaan adalah pemerintah. Dalam hal ini melalui mekanisme UMK/UMR. Maka timbullah demo. Demo memaksa pemerintah untuk menuruti angka hitungan karyawan. Turun ke jalan, sweeping, blokir jalan tol, dan menutup jalan raya agar didengar permintaannya.
Seperti yang sudah disebut di atas, kondisi ini sangat unik dan menyenangkan. Di depan meja perundingan, Angka yang dikeluarkan perusahaan tidak dipercaya oleh karyawan. Angka yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak dipercaya oleh perusahaan dan karyawan, angka yang dikeluarkan oleh karyawan tidak dipercaya oleh perusahaan.

Ketika sebuah angka gaji UMK/UMR ditetapkan, saya yakin tidak ada pihak yang setuju.

Dan anehnya, ketika tidak setuju itu, perusahaan tidak mengambil keputusan gulung tikar sebagaimana karyawan tidak serta merta mengundurkan diri massal.